Gubsu Serahkan DIPA dan TKDD Tahun 2022 Provinsi Sumut

ASAHAN - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) mencatat selama kurun hingga 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan sejak Pandemi Covid-19 melanda dunia pada awal 2020 lalu. Karena itu, dibutuhkan kerja bersama pemerintah pusat hingga ke desa, dengan memanfaatkan anggaran total Rp.59, 77 Triliun melalui penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 dari APBN.

Hal itu disampaikan Gubsu Edy Rahmayadi saat acara Penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, pada hari Senin, (13/12/2021).

Baca juga: Wakil Presiden Republik Indonesia Tiba Diniagara Hotel Disambut Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Simalungun

Hadir dalam acara tersebut Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut Kementerian Keuangan, Syafriadi, para Kepala Daerah, serta perwakilan instansi vertikal Pemerintah Pusat penerima dokumen.

Dalam paparannya, Gubernur menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan pengelolaan pemerintah hingga kondisi pertumbuhan berbagai bidang, serta target capaian pada tahun mendatang, terutama pertumbuhan ekonomi, dimana posisinya sempat berada pada level minus (-3, 49%) di 2020 dan 3-4% per November 2021. Adapun peningkatannya diupayakan mencapai 4-5% di anggaran 2022.

Baca juga: Kunjungan Kerja Wapres, Pangdam I Bukit Barisan Pimpin Apel Gelar Pasukan, 2479 Personil TNI Polri Diterjukan

Dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan di Sumut sebesar Rp.59, 77 Triliun, sebanyak Rp.39, 85 Triliun dialokasikan untuk dana TKDD. Sedangkan untuk pengalokasian DIPA di Sumut 2022 besarannya Rp.19, 92 triliun.

"Target kita Sumatera Utara yang pertama adalah masalah pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur. Jika yang lalu (awal pandemi Covid-19) kita alihkan untuk refocusing anggaran, sekarang ini kita hidupkan kembali (upaya pertumbuhan ekonomi), dengan dana Rp.39 Triliun yang sebagian terurai di kabupaten/kota hingga dana desa di seluruh Sumatera Utara", jelas Gubernur.

Baca juga: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Buka Rakornis TP. PKK Kabupaten Asahan

Untuk tahun depan, lanjut Gubernur, pembangunan pertanian (pangan) masih menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab menurutnya, sektor ini termasuk yang dinilai mampu bertahan ditengah pailitnya ekonomi global saat pandemi Covid-19 melanda dunia.

“Tetapi idealnya memang kalau bisa di Sumut ini sampai Rp.150 Triliun (DIPA dan TKDD). Karena kalau kita perbandingkan dengan Provinsi Aceh yang mendapat Rp.32 Triliun, dengan jumlah penduduk 5, 27 juta jiwa. Dibandingkan dengan penduduk kita 15 juta jiwa, kita menerima Rp.39 Triliun, sehingga relative  dekat. Meskipun Aceh punya dana otonomi khusus (Otsus) dan kita tidak, namun kalau korelasinya itu dihitung populasi dalam penerjemahan undang-undang, maka perlu dipertimbangkan agar bisa mengawal (harapan) ini hingga ke pusat", sebut Edy.

Baca juga: Pusat Informasi Kaldera Toba Poltekpar Medan Diresmikan, Musa Rajekshah Ajak Semua Pihak Dukung Kemajuan Kaldera Toba

Sedangkan upaya menggenjot laju pertumbuhan ekonomi, Edy meminta pemerintah kabupaten/kota seluruhnya untuk turut aktif dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan hingga pembinaan UMKM, mengelola secara maksimal sumber daya perekonomian yang potensial di daerah masing-masing, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan hingga pariwisata.

Dalam hal ini, dukungan Pemprov sebagai tangung jawab guna mempermudah akses distribusi bagi masyarakat, adalah memrogramkan pembangunan jalan provinsi sepanjang 450 km di 2022 dengan anggaran Rp.2, 7 triliun, dimana kondisinya masuk kategori rusak berat.

Baca juga: Bantu Warga terdampak Banjir di Tapan Pessel, Kabareskrim Salurkan 1000 Paket Sembako

“Namanya ada dana tahun jamak yang didahulukan dan dikerjakan di 2022. Nanti kita bayar secara bertahap menggunakan APBD kita. Ini cukup panjang, karena biasanya kita hanya bisa 30 km setiap tahun dari total jalan provinsi 3.000 km", jelasnya lagi.

Karenanya, kata Gubernur, tahun 2021 harus dijadikan bahan refleksi dalam upaya perbaikan di 2022 mendatang. Terutama proyeksi indikator makro yang harus dicapai sebagai target bersama antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), menurunkan persentase kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan PDRB per Kapita, kualitas kesehatan masyarakat (anak) seperti penanganan gizi buruk dan stunting dan lainnya.

“Ini yang harus sedang kelola bersama. Kita mau Sumut ini menjadi yang terbaik, sebagai ‘bamper’ wilayah Barat Indonesia. Jadi ini setiap bulannya kita kaji satu per satu. Termasuk capaian vaksinasi Covid-19 yang sekarang sudah mencapai 68 persen. Untuk (kabupaten/kota) yang belum (maksimal), nanti vaksinnya kita arahkan ke sana sehingga di akhir tahun terkejar 70%", pungkasnya menjelaskan kondisi penanganan Covid-19.

Sementara Plt Kepala Kanwil DJPb Sumut Kemenkeu Syafriadi menjelaskan bahwa alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp.19, 92 Triliun dibagi ke dalam 40 bagian anggaran, dilaksanakan oleh 908 satuan kerja yang disalurkan oleh 11 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.

Untuk Anggaran TKDD sebesar Rp.39, 85 Triliun dialokasikan kepada 34 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dengan rincian untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.1, 87 Triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp.22, 69 Triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.3, 06 Triliun, DAK Non-Fisik sebesar Rp.7, 69 Triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp.131, 51 Miliar, dan Dana Desa sebesar Rp.4, 40 Triliun.

Baca juga: Wakil Bupati Tinjau Pelaksanaan Ujian PPPK

"Saya mengingatkan kembali apa yang telah Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati sampaikan bahwa, dalam menghadapi ketidakpastian situasi pandemi, APBN tahun 2022 disusun untuk tetap mengantisipasi pandemi yang belum berakhir, bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Pemerintah terus melakukan program Reformasi Struktural untuk memperbaiki iklim usaha, daya kompetisi dan produktivitas, serta mendorong transformasi ekonomi untuk mempercepat dan memperkuat pemulihan ekonomi", sebutnya.

Setelah menerima DIPA, Bupati Asahan H. Surya, BSc menyebutkan, "Pemerintah Kabupaten Asahan  akan segera melakukan konsolidasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Asahan untuk mempercepat pembangunan."

"Pemkab Asahan akan mempergunakan DIPA tersebut dengan sebaik-baiknya untuk Pembangunan demi Kesejahteraan  masyarakat. Artinya Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk mendorong percepatan dan kelancaran pembangunan", Ucap Bupati.

Menurut H. Surya akan memanfaatkan DIPA 2022 secara maksimal sehingga berdampak baik pada masyarakat. Artinya melalui penerimaan anggaran tersebut, dalam penggunaannya pihaknya tentu akan memprioritaskan berbagai sektor yang memberi dampak positif bagi masyarakat, sehingga benar-benar memberi kesejahteraan dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Asahan. Edward Banjarnahor